Korea Utara selama ini dikenal sebagai negara dengan sistem ekonomi yang sangat tertutup dan terpusat. Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk kepemilikan sumber daya, kebijakan produksi, distribusi barang, dan pengelolaan tenaga kerja. Model ini berakar pada ideologi Juche yang diperkenalkan oleh Kim Il Sung, yang mengedepankan kemandirian ekonomi dan menolak campur tangan asing. Namun, di tengah tantangan internal dan tekanan eksternal, Korea Utara mulai menerapkan beberapa penyesuaian dalam strategi manajemen bisnisnya. Meski perubahan ini terjadi dalam kerangka yang sangat terbatas dan tetap di bawah kendali negara, indikasi adaptasi terhadap praktik manajemen modern mulai terlihat.
Dalam struktur ekonomi Korea Utara, unit-unit https://www.hannahscottjoynt.com/about bisnis seperti pabrik, perusahaan, dan koperasi dikelola oleh negara melalui kementerian atau lembaga yang ditunjuk. Manajer atau pimpinan unit usaha bukan dipilih berdasarkan kemampuan profesional murni, melainkan ditunjuk oleh negara dan biasanya berasal dari kalangan yang loyal terhadap partai penguasa. Fokus utama dari manajemen bisnis bukan pada efisiensi atau profit seperti di negara kapitalis, melainkan pada pemenuhan target produksi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keberhasilan tidak diukur dari laba atau kinerja pasar, tetapi dari kemampuan memenuhi rencana ekonomi negara.
Namun, mulai awal 2000-an, khususnya setelah krisis ekonomi yang melanda Korea Utara pada 1990-an, muncul gejala perubahan dalam strategi pengelolaan bisnis. Pemerintah perlahan-lahan memberi ruang bagi perusahaan untuk mengambil keputusan operasional lebih fleksibel. Ini terlihat dari munculnya sistem insentif bagi pekerja, di mana gaji mulai didasarkan pada produktivitas dan hasil kerja, bukan sekadar alokasi tetap. Walau masih dalam pengawasan ketat negara, langkah ini menunjukkan bahwa Korea Utara mulai mengakui pentingnya motivasi kerja dan efisiensi sebagai bagian dari strategi bisnis.
Zona ekonomi khusus seperti Rason dan Kaesong juga menjadi bukti nyata adanya pergeseran dalam pendekatan manajemen bisnis. Di kawasan ini, pemerintah Korea Utara bekerja sama dengan negara lain—terutama Tiongkok dan Korea Selatan (sebelum penutupan Kaesong)—untuk mengembangkan proyek industri dengan sistem manajemen yang lebih terbuka. Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sana diperbolehkan menerapkan sistem manajemen modern, termasuk penggunaan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta sistem penggajian berdasarkan standar internasional. Meskipun semua kegiatan tetap diawasi oleh otoritas Korea Utara, kehadiran zona ini memberikan pengalaman baru bagi manajer dan pekerja lokal dalam memahami prinsip-prinsip manajemen global.
Strategi penting lainnya adalah pemanfaatan kerja sama terbatas dengan mitra internasional, terutama Tiongkok dan Rusia. Melalui proyek-proyek bersama, Korea Utara memperoleh akses terhadap teknologi, pelatihan manajerial, dan informasi ekonomi global. Dalam beberapa kasus, perusahaan Korea Utara mengirimkan stafnya untuk belajar sistem manajemen di luar negeri, meskipun dalam skala sangat kecil dan terkontrol. Praktik ini memungkinkan transfer pengetahuan yang nantinya diadaptasi sesuai konteks domestik.
Salah satu bentuk adaptasi paling menonjol adalah toleransi terhadap pasar informal yang berkembang di dalam negeri. Walaupun tidak diakui secara resmi, aktivitas perdagangan dan usaha kecil yang dijalankan secara mandiri oleh warga mulai diterima sebagai bagian dari realitas ekonomi. Di pasar-pasar lokal ini, manajemen usaha berlangsung secara organik, menggunakan prinsip sederhana seperti penawaran dan permintaan, pembukuan, serta pengelolaan stok dan pemasaran. Pemerintah tidak menghapus pasar ini, bahkan dalam beberapa kasus memungut pajak atau menetapkan aturan tertentu sebagai bentuk kontrol tidak langsung.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Utara juga memperkenalkan program pelatihan manajemen dasar di institusi pendidikan ekonomi. Kurikulum ini mulai mencakup topik seperti perencanaan produksi, manajemen tenaga kerja, analisis biaya, dan bahkan pemasaran. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi manajer yang lebih efisien dalam mengelola sumber daya negara. Meskipun tetap dalam kerangka sosialisme dan dikemas dalam bahasa ideologis, materi-materi ini menunjukkan pengakuan atas pentingnya keahlian manajerial.
Kesimpulannya, strategi manajemen bisnis di Korea Utara masih sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan ideologi negara. Semua keputusan ekonomi tetap berada di bawah kontrol pemerintah, dan tujuan utama kegiatan bisnis adalah mendukung stabilitas politik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dinamika internal dan tekanan eksternal mendorong negara ini untuk beradaptasi secara perlahan. Melalui pengelolaan yang lebih fleksibel, kerja sama internasional terbatas, serta pengakuan terhadap pasar informal, Korea Utara mulai menerapkan beberapa prinsip manajemen modern. Transformasi ini masih jauh dari sistem kapitalis, namun menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem tertutup pun, kebutuhan akan efisiensi dan hasil kerja mulai diakui sebagai bagian dari strategi bertahan di tengah tantangan zaman.
BACA JUGA: Strategi Manajemen Bisnis di Korea Selatan: Kunci Sukses di Tengah Kompetisi Global